Soal CPNS TWK – Bhinneka Tunggal Ika dan Tata Negara

Soal CPNS TWK – Bhinneka Tunggal Ika dan Tata Negara | Soal CPNS TWK Bhinneka Tunggal Ika dan Tata Negara adalah jenis pertanyaan yang diajukan dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada ujian seleksi CPNS.

Soal ini dirancang untuk menguji pemahaman peserta CPNS tentang konsep “Bhinneka Tunggal Ika” yang menggarisbawahi keragaman budaya dan agama di Indonesia serta pemahaman mereka tentang tata negara Indonesia, termasuk prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan struktur pemerintahan.

Peserta akan diuji dengan berbagai pertanyaan terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika, prinsip-prinsip Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, struktur pemerintahan, dan topik-topik terkait lainnya.

Tujuan dari soal-soal ini adalah untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman peserta CPNS tentang nilai-nilai dan sistem pemerintahan yang mendasari Indonesia sebagai negara.

Selamat mengerjakan Latihan Soal CPNS TWK – Bhinneka Tunggal Ika dan Tata Negara

CPNS - TWK - Bhinneka Tunggal Ika dan Tata Negara - 1

1 / 30

Hak budget dimiliki oleh …

DPR

Kejaksaan Agung

Presiden

MPR

2 / 30

APBN ditetapkan dengan persetujuan …

Presiden

DPR

MPR

Kejaksaan Agung

3 / 30

Sumber hukum dari keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar keputusan
oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara yang sama disebut…

statue

doktrin

treaty

Jurisprudensi

custom

4 / 30

Rumah adat Tongkonan berasal dari Provinsi …

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Utara

Maluku

5 / 30

Aspek kesatuan berdasarkan sumpah pemuda yaitu..

Aspek satu nusa, aspek satu rakyat dan aspek satu bahasa

Aspek satu nusa, aspek satu bangsa dan aspek satu bahasa

Aspek satu nusa, aspek satu bangsa dan aspek satu perjuangan

Aspek satu negara, aspek satu bangsa dan aspek satu bahasa

Aspek satu nusa, aspek satu negara dan aspek satu bahasa

6 / 30

Prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia (Persatuan Indonesia) tersusun dalam kesatuan majemuk tunggal yaitu, kecuali...

Kesatuan sejarah

Kesatuan asas kerohanian

Kesatuan cita-cita

Kesatuan kebudayaan

Kesatuan nasib

7 / 30

Pemisahan kekuasaan pada tiga lembaga yang berbeda (legislatif, yudikatif, eksekutif) disebut …

Triumvirat

Trias Politika

Monarki

Tirani

Magnum Opus

8 / 30

Peraturan-peraturan di negara Republik Indonesia mempunyai hierarki tertentu. Di
antara peraturan perundang-undangan berikut, yang terendah kedudukannya dari yang lain adalah ....

Undang Undang Dasar

Keputusan MPR

Keputusan Presiden

Undang-undang

Ketetapan MPR

9 / 30

Pengangkatan Hakim Agung diusulkan oleh

BPK

MPR

Mahkamah Agung

Komisi Yudisial

DPR

10 / 30

Aturan yang dapat menjamin ketertiban negara dan rakyat, batas kekuasaan dan
keadilan, hak dan kewajiban penduduk dalam negara, disebut norma....

Hukum

Agama

Kesusilaan

Filsafat

Adat

11 / 30

Pada hakikatnya setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Aturan dasar ini tercantum dalam UUD 1945....

Bab X Pasal 27 (1)

Bab XII Pasal 30 (1)

Bab X Pasal 28 (1)

Bab XII Pasal 30 (2)

Bab X Pasal 27 (2)

12 / 30

Kujang merupakan senjata tradisional yang berasal dari …

Sumatera Barat

Jawa Barat

Papua

Sulawesi Selatan

Kalimantan Barat

13 / 30

Pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan bhinneka tunggal ika adalah, kecuali...

Pasal 25A

Pasal 26 ayat (1)

Pasal 6A ayat (3)

Pasal 29 ayat (1)

Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18 B

14 / 30

Norma atau aturan utama yang menetapkan kaidah tentang hubungan antara pribadi manusia dengan Tuhan dan dengan sesama manusia, serta lingkungan hidup adalah
norma ....

Kesopanan

Hukum

Agama

Kesusilaan

Filsafat

15 / 30

Di dalam kehidupan, seorang pemimpin yang baik harus berani mendorong bawahannya untuk semangat bekerja, agar berani mengambil keputusan yang kreatif dan sanggup mempertanggung jawabkannya. Pola kepemimpinan ini dikenal dengan istilah …

Tut Wuri Handayani

Demokrasi Pancasila

Ing Madya Mangun Karso

Bhinneka Tunggal Ika

Ing Ngarso Sung Tulodo

16 / 30

Berikut Ini yang merupakan tugas dan wewenang Makamah Agung adalah …

Menguji secara material terhadap peraturan perundang-undangan di atas undang-undang

Memeriksa dan memutus permohonan di tingkat banding

Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi Negara

Memberikan nasihat kepada presiden dalam pemberian dan penolakan abolisi

Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan yang belum memperoleh status hukum tetap

17 / 30

Peraturan perundang-undangan tertinggi yang sekarang berlaku di Indonesia adalah....

Pancasila

Supersemar

Undang-undang

UUD 1945

Ketetapan-ketetapan MPR

18 / 30

Sumber hukum dari perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama kemudian diterima dan diakui oleh masyarakat disebut

statue

Jurisprudensi

custom

doktrin

treaty

19 / 30

Bila Presiden dan Wakil Presiden mangkat dalam waktu bersamaan, maka tugas kenegaraan digantikan oleh …

Menteri Pertahanan

Menteri dalam Negeri

Menteri Luar Negeri

Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan

Ketua MPR

20 / 30

Di era globalisasi ini banyak sekali sisi
negative yang harus dihindari demi membangun bangsa dan menyongsong teknologi yaitu …

Profesionalisme

Eksklusivisme

Optmisme

Proaktif

Kuriositas

21 / 30

Kata Bhineka Tunggal Ika pertama ditulis dalam kitab Sutasoma, karangan..

Mpu Panuluh

Mpu Tantular

Mpu Kanwa

Mpu Triguna

Mpu Prapanca

22 / 30

Di bawah ini yang bukan merupakan unsur-unsur dari hukum adalah…

mengandung perlindungan yang efektif bagi mereka yang terkena hukum.

tidak mengatur mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.

peraturan itu bersifat memaksa.

sanksi terhadap pelanggaran peraturan adalah tegas.

peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.

23 / 30

Berikut ini adalah beberapa tugas dan wewenang MPR RI, kecuali …

Mengubah dan menetapka undang-undang

Mengaji system ketatanegaraan

Melantik presiden dan/atau wakil presiden

Memutuskan usul DPR terkait pemakzulan presiden

Memasyarakatkan ketetapan MPR

24 / 30

Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapannya
atau hubungan antara negara dengan warga negara, termasuk dalam....

Hukum pidana

Hukum administrasi negara

Hukum privat

Hukum perdata

Hukum Publik

25 / 30

Secara umum kemajemukan Bangsa Indonesia terbagi menjadi 2 macam, yaitu vertikal dan horisontal. Di bawah ini merupakan contoh perbedaan vertikal yaitu...

Bahasa

Adat-istiadat.

Jabatan

Suku

Ras

26 / 30

Menurut aturan yang tercantum dalam UUD 1945, kedaulatan rakyat adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur kecuali....

Utusan pemerintah

Utusan daerah

Utusan golongan

Utusan partai politik

Utusan TNI

27 / 30

Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa “negara Indonesia berdasarkan atas hukum (“rechsstaat”) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (“machsstaat”). Oleh karena itu, negara dalam menjalankan aktivitasnya harus ....

Menuruti keinginan penguasa

Merujuk pada kepentingan

Berdasarkan pemerintah

Mengacu pda kebutuhan

Berdasarkan hukum

28 / 30

Yang bukan merrupakan hak anggota MPR adalah …

Hak keuangan dan administrative

Hak memilih dan dipilih dan hak menentukan sikap

Hak membela diri dan hak imunitas

Hak angket dan hak interpelasi

Hak imunitas dan hak protokoler

29 / 30

Tari Maengket merupakan tarian khas daerah yang berasal dari ...

Belitung

Bali

Sulawesi Utara

Jawa Timur

NTB

30 / 30

Berikut ini yang bukan merupakan hak DPD adalah ...

Hak Membela Diri

Hak Protokoler

Hak Interpelasi

Hak Imunitas

Hak Menyampaikan Usul

Your score is

Rekomendasi menggunakan komputer atau laptop, namun jika menggunakan smartphone sebaiknya gunakan browser Chrome, Opera atau UC Browser

Latihan Soal CPNS lainnya bisa dilihat di 1000+ Latihan Contoh Soal CPNS TWK, TKP dan TIU

Catatan:

Jawaban BENAR = ceklis akan berubah menjadi HIJAU, SALAH = silang akan berubah menjadi MERAH
Tiap soal hanya ada satu jawaban yang Benar
Tekan F5 jika anda ingin latihan psikotes dari awal