Soal CPNS TWK – Bhinneka Tunggal Ika dan Tata Negara

Soal CPNS TWK – Bhinneka Tunggal Ika dan Tata Negara | Soal CPNS TWK Bhinneka Tunggal Ika dan Tata Negara adalah jenis pertanyaan yang diajukan dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada ujian seleksi CPNS.

Soal ini dirancang untuk menguji pemahaman peserta CPNS tentang konsep “Bhinneka Tunggal Ika” yang menggarisbawahi keragaman budaya dan agama di Indonesia serta pemahaman mereka tentang tata negara Indonesia, termasuk prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan struktur pemerintahan.

Peserta akan diuji dengan berbagai pertanyaan terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika, prinsip-prinsip Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, struktur pemerintahan, dan topik-topik terkait lainnya.

Tujuan dari soal-soal ini adalah untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman peserta CPNS tentang nilai-nilai dan sistem pemerintahan yang mendasari Indonesia sebagai negara.

Selamat mengerjakan Latihan Soal CPNS TWK – Bhinneka Tunggal Ika dan Tata Negara

CPNS - TWK - Bhinneka Tunggal Ika dan Tata Negara - 1

1 / 30

Peraturan-peraturan di negara Republik Indonesia mempunyai hierarki tertentu. Di
antara peraturan perundang-undangan berikut, yang terendah kedudukannya dari yang lain adalah ....

Keputusan Presiden

Ketetapan MPR

Keputusan MPR

Undang Undang Dasar

Undang-undang

2 / 30

Di era globalisasi ini banyak sekali sisi
negative yang harus dihindari demi membangun bangsa dan menyongsong teknologi yaitu …

Kuriositas

Eksklusivisme

Proaktif

Profesionalisme

Optmisme

3 / 30

Berikut Ini yang merupakan tugas dan wewenang Makamah Agung adalah …

Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi Negara

Menguji secara material terhadap peraturan perundang-undangan di atas undang-undang

Memeriksa dan memutus permohonan di tingkat banding

Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan yang belum memperoleh status hukum tetap

Memberikan nasihat kepada presiden dalam pemberian dan penolakan abolisi

4 / 30

Sumber hukum dari perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama kemudian diterima dan diakui oleh masyarakat disebut

doktrin

Jurisprudensi

custom

treaty

statue

5 / 30

Secara umum kemajemukan Bangsa Indonesia terbagi menjadi 2 macam, yaitu vertikal dan horisontal. Di bawah ini merupakan contoh perbedaan vertikal yaitu...

Bahasa

Adat-istiadat.

Jabatan

Ras

Suku

6 / 30

Kata Bhineka Tunggal Ika pertama ditulis dalam kitab Sutasoma, karangan..

Mpu Tantular

Mpu Kanwa

Mpu Triguna

Mpu Prapanca

Mpu Panuluh

7 / 30

Aspek kesatuan berdasarkan sumpah pemuda yaitu..

Aspek satu nusa, aspek satu negara dan aspek satu bahasa

Aspek satu nusa, aspek satu bangsa dan aspek satu bahasa

Aspek satu nusa, aspek satu bangsa dan aspek satu perjuangan

Aspek satu nusa, aspek satu rakyat dan aspek satu bahasa

Aspek satu negara, aspek satu bangsa dan aspek satu bahasa

8 / 30

Pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan bhinneka tunggal ika adalah, kecuali...

Pasal 25A

Pasal 26 ayat (1)

Pasal 6A ayat (3)

Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18 B

Pasal 29 ayat (1)

9 / 30

Tari Maengket merupakan tarian khas daerah yang berasal dari ...

NTB

Sulawesi Utara

Bali

Belitung

Jawa Timur

10 / 30

Sumber hukum dari keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar keputusan
oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara yang sama disebut…

Jurisprudensi

treaty

statue

doktrin

custom

11 / 30

Peraturan perundang-undangan tertinggi yang sekarang berlaku di Indonesia adalah....

UUD 1945

Pancasila

Ketetapan-ketetapan MPR

Undang-undang

Supersemar

12 / 30

Bila Presiden dan Wakil Presiden mangkat dalam waktu bersamaan, maka tugas kenegaraan digantikan oleh …

Menteri Pertahanan

Ketua MPR

Menteri Luar Negeri

Menteri dalam Negeri

Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan

13 / 30

Pemisahan kekuasaan pada tiga lembaga yang berbeda (legislatif, yudikatif, eksekutif) disebut …

Tirani

Triumvirat

Magnum Opus

Monarki

Trias Politika

14 / 30

Kujang merupakan senjata tradisional yang berasal dari …

Sumatera Barat

Papua

Jawa Barat

Kalimantan Barat

Sulawesi Selatan

15 / 30

Pada hakikatnya setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Aturan dasar ini tercantum dalam UUD 1945....

Bab XII Pasal 30 (2)

Bab X Pasal 27 (2)

Bab XII Pasal 30 (1)

Bab X Pasal 28 (1)

Bab X Pasal 27 (1)

16 / 30

Berikut ini yang bukan merupakan hak DPD adalah ...

Hak Menyampaikan Usul

Hak Membela Diri

Hak Imunitas

Hak Interpelasi

Hak Protokoler

17 / 30

Di bawah ini yang bukan merupakan unsur-unsur dari hukum adalah…

sanksi terhadap pelanggaran peraturan adalah tegas.

mengandung perlindungan yang efektif bagi mereka yang terkena hukum.

peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.

peraturan itu bersifat memaksa.

tidak mengatur mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.

18 / 30

Rumah adat Tongkonan berasal dari Provinsi …

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Selatan

Maluku

19 / 30

APBN ditetapkan dengan persetujuan …

DPR

Presiden

Kejaksaan Agung

MPR

20 / 30

Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa “negara Indonesia berdasarkan atas hukum (“rechsstaat”) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (“machsstaat”). Oleh karena itu, negara dalam menjalankan aktivitasnya harus ....

Menuruti keinginan penguasa

Merujuk pada kepentingan

Berdasarkan pemerintah

Berdasarkan hukum

Mengacu pda kebutuhan

21 / 30

Aturan yang dapat menjamin ketertiban negara dan rakyat, batas kekuasaan dan
keadilan, hak dan kewajiban penduduk dalam negara, disebut norma....

Filsafat

Kesusilaan

Adat

Hukum

Agama

22 / 30

Di dalam kehidupan, seorang pemimpin yang baik harus berani mendorong bawahannya untuk semangat bekerja, agar berani mengambil keputusan yang kreatif dan sanggup mempertanggung jawabkannya. Pola kepemimpinan ini dikenal dengan istilah …

Bhinneka Tunggal Ika

Ing Ngarso Sung Tulodo

Ing Madya Mangun Karso

Tut Wuri Handayani

Demokrasi Pancasila

23 / 30

Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapannya
atau hubungan antara negara dengan warga negara, termasuk dalam....

Hukum pidana

Hukum administrasi negara

Hukum privat

Hukum perdata

Hukum Publik

24 / 30

Hak budget dimiliki oleh …

Presiden

Kejaksaan Agung

DPR

MPR

25 / 30

Prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia (Persatuan Indonesia) tersusun dalam kesatuan majemuk tunggal yaitu, kecuali...

Kesatuan asas kerohanian

Kesatuan cita-cita

Kesatuan kebudayaan

Kesatuan nasib

Kesatuan sejarah

26 / 30

Norma atau aturan utama yang menetapkan kaidah tentang hubungan antara pribadi manusia dengan Tuhan dan dengan sesama manusia, serta lingkungan hidup adalah
norma ....

Agama

Kesopanan

Kesusilaan

Hukum

Filsafat

27 / 30

Yang bukan merrupakan hak anggota MPR adalah …

Hak keuangan dan administrative

Hak membela diri dan hak imunitas

Hak memilih dan dipilih dan hak menentukan sikap

Hak imunitas dan hak protokoler

Hak angket dan hak interpelasi

28 / 30

Menurut aturan yang tercantum dalam UUD 1945, kedaulatan rakyat adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur kecuali....

Utusan pemerintah

Utusan partai politik

Utusan golongan

Utusan TNI

Utusan daerah

29 / 30

Berikut ini adalah beberapa tugas dan wewenang MPR RI, kecuali …

Mengaji system ketatanegaraan

Memutuskan usul DPR terkait pemakzulan presiden

Mengubah dan menetapka undang-undang

Memasyarakatkan ketetapan MPR

Melantik presiden dan/atau wakil presiden

30 / 30

Pengangkatan Hakim Agung diusulkan oleh

BPK

MPR

DPR

Mahkamah Agung

Komisi Yudisial

Your score is

Rekomendasi menggunakan komputer atau laptop, namun jika menggunakan smartphone sebaiknya gunakan browser Chrome, Opera atau UC Browser

Latihan Soal CPNS lainnya bisa dilihat di 1000+ Latihan Contoh Soal CPNS TWK, TKP dan TIU

Catatan:

Jawaban BENAR = ceklis akan berubah menjadi HIJAU, SALAH = silang akan berubah menjadi MERAH
Tiap soal hanya ada satu jawaban yang Benar
Tekan F5 jika anda ingin latihan psikotes dari awal